False Equivalence dalam Narasi Buzzer: Listrik Padam Dicaci, Listrik Nyala Tak Berterimakasih?

Di media sosial, sering kali sebuah kalimat singkat terlihat masuk akal pada pandangan pertama. Namun ketika diperhatikan lebih dalam, ternyata mengandung kekeliruan logika yang cukup serius.

Salah satu contohnya sempat ramai beredar di Threads pada tanggal 22 Juni 2026. Sebuah akun menuliskan:

“Listrik padam 3 jam = caci maki pemerintah. Listrik nyala 21 jam = ga terimakasih ke pemerintah???”

Bagi sebagian orang, kalimat itu mungkin terasa masuk akal, seolah ada ketidakadilan dalam cara publik bersikap.

Tapi tunggu dulu.

Ada cacat logika yang cukup serius di balik konstruksi kalimat tersebut, dan untuk memahaminya adalah sebuah hal yang penting. Bukan hanya untuk mendebat unggahan tersebut, tetapi juga untuk menjaga akal sehat saat berselancar di media sosial.

Dua Hal yang Tidak Setara Diperlakukan Seolah Setara

Cacat logika yang dipakai dalam narasi itu disebut false equivalence atau kesetaraan palsu. False equivalence terjadi ketika dua hal yang sebenarnya tidak setara diperlakukan seolah-olah memiliki bobot, nilai, atau posisi yang sama, lalu dijadikan dasar perbandingan.

Dalam kasus ini, kritik terhadap kegagalan layanan publik disandingkan dengan kewajiban berterima kasih atas layanan yang berjalan normal. Padahal keduanya bukanlah hal yang setara atau sebanding.

Ketika listrik padam selama beberapa jam, masyarakat mengalami gangguan nyata. Aktivitas terhenti, pekerjaan terganggu, makanan dalam kulkas berisiko rusak, usaha kecil berpotensi kehilangan pendapatan, bahkan layanan kesehatan atau pendidikan bisa ikut terdampak.

Sebaliknya, ketika listrik menyala sebagaimana mestinya, masyarakat tidak sedang menerima bonus, hadiah atau fasilitas ekstra. Mereka hanya mendapatkan layanan yang memang menjadi hak mereka sebagai pelanggan.

Analogi sederhananya: Anda makan di restoran, membayar penuh, lalu makanan yang datang setengah matang. Anda komplain. Besoknya, makanan datang sesuai pesanan. Apakah Anda wajib bersyukur dan mengucapkan terima kasih ke bagian dapur? Tentu tidak, karena itu memang standar yang Anda bayar. Tapi jika makanannya kembali bermasalah, Anda berhak komplain lagi. Tidak ada kontradiksi di sini.

Listrik Bukan Pemberian, Ini Transaksi

Narasi tersebut juga mengabaikan fakta mendasar bahwa listrik bukanlah bantuan cuma-cuma dari pemerintah.

Masyarakat membayar tagihan listrik setiap bulan atau membeli token listrik. Operasional penyediaan listrik didukung oleh pembayaran pelanggan, investasi negara, dan berbagai sumber pendanaan publik yang berasal dari uang rakyat.

Karena itu, hubungan antara penyedia layanan dan masyarakat bukan hubungan pemberi hadiah dengan penerima hadiah.

Hubungan yang lebih tepat adalah hubungan antara penyedia layanan dan pelanggan. Dalam hubungan semacam itu, standar layanan yang berjalan normal merupakan kewajiban dasar yang memang harus dipenuhi.

Mengharapkan masyarakat mengucapkan terima kasih karena listrik menyala sesuai jadwal sama anehnya dengan berharap pelanggan restoran bersyukur karena makanan yang disajikan tidak menyebabkan keracunan.

Tentu pelanggan bisa memberikan apresiasi jika pelayanan restoran sangat baik. Namun tidak ada kewajiban moral untuk berterima kasih hanya karena restoran berhasil memenuhi standar minimum yang memang menjadi tanggung jawabnya.

Mengharapkan ucapan terima kasih atas terpenuhinya kewajiban yang memang sudah seharusnya dipenuhi adalah logika yang terbalik. Tidak ada pelanggan yang diwajibkan berterima kasih kepada bank karena ATM-nya tidak error hari ini.

Dikotomi Palsu: Antara Memuji dan Mencaci

Narasi itu juga membangun dikotomi yang keliru seolah pilihan publik hanya dua: memuji pemerintah atau mencaci.

Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.

Masyarakat bisa mengkritik ketika terjadi gangguan layanan tanpa harus setiap saat memberikan pujian ketika layanan berjalan normal.

Ini bukan soal tidak berterima kasih. Ini soal ekspektasi yang proporsional, soal kewajaran. 

Ketika standar terpenuhi, tidak perlu ada respons khusus apalagi berlebihan. Ketika standar gagal dipenuhi dan ada kerugian nyata, maka di sana ada alasan yang sah untuk menyampaikan ketidakpuasan.

Kita jarang melihat penumpang pesawat beramai-ramai membuat unggahan berisi ucapan terima kasih karena pesawat berhasil mendarat sesuai jadwal. Namun ketika terjadi keterlambatan berjam-jam atau masalah keamanan, kritik akan muncul dengan cepat.

Bukan karena masyarakat tidak tahu berterima kasih, melainkan karena layanan tersebut memang sudah menjadi standar yang dijanjikan.

Kenapa Narasi Seperti Ini Terus Muncul?

Media sosial memberikan ruang yang luas bagi penyebaran narasi-narasi singkat yang terdengar cerdas tetapi sebenarnya dangkal secara logika.

Narasi semacam ini sering digunakan karena mudah dipahami, mudah dibagikan, dan mampu memancing respons emosional.

Sayangnya, hal tersebut sering dibangun dengan mengorbankan logika berpikir.

Pola argumen semacam ini bukan hal yang baru. Tapi kemunculannya yang berulang, terutama di momen ketika ada keluhan publik yang sedang menguat, sering kali mengikuti pola yang mudah dijalankan, yaitu: alihkan fokus dari masalah nyata ke soal “kesopanan” atau “rasa syukur” publik.

Tidak semua orang yang menyebarkan narasi seperti ini memahami bahwa argumennya bermasalah. Namun tidak sedikit pula yang sengaja menggunakan pola pikir serupa untuk membela pihak tertentu tanpa benar-benar membahas substansi persoalan.

Akibatnya, diskusi publik bergeser dari pembahasan kualitas layanan menjadi perdebatan emosional yang tidak menyentuh akar masalah.

Mengenali pola ini bukan berarti menjadi sinis atau anti-pemerintah. Justru sebaliknya, dengan memahami struktur argumen yang lemah, kita bisa merespons persoalan publik dengan lebih jernih dan produktif.

Literasi Logika adalah Kebutuhan di Era Media Sosial

Di era informasi yang bergerak cepat dan ruang diskusi yang makin sempit terbatas oleh jumlah karakter huruf atau jumlah slide carousel di sosmed, kemampuan membaca struktur argumen menjadi hal yang sangat penting.

Bukan untuk menjadi “pemenang debat,” tapi untuk tidak mudah digiring ke arah yang tidak relevan.

Kasus ini mungkin terlihat sepele. Hanya satu unggahan pendek dari akun yang bahkan tidak memiliki banyak pengikut.

Namun contoh seperti ini penting untuk dibahas karena dapat mencerminkan fenomena yang lebih besar yang terjadi di ruang publik.

Di era media sosial, masyarakat dibanjiri opini, propaganda, potongan informasi, dan berbagai bentuk argumentasi setiap hari. Tidak semuanya dibangun dengan logika yang sehat.

Karena itu, kemampuan mengenali sesat pikir atau cacat logika menjadi bagian penting dari literasi digital.

Masyarakat tidak harus setuju dengan setiap kritik terhadap pemerintah. Namun masyarakat perlu mampu membedakan antara argumen yang kuat dan argumen yang hanya terdengar meyakinkan.

Kritik terhadap kegagalan layanan publik adalah hal yang wajar dalam negara demokratis. Sebaliknya, menganggap masyarakat wajib berterima kasih atas layanan yang memang sudah mereka bayar adalah cara berpikir yang keliru.

False equivalence hanya satu dari banyak jenis cacat logika yang beredar di media sosial setiap hari seperti strawman, ad hominem, appeal to authority, dan lain-lain. 

Semakin cepat kita mengenalinya, semakin sulit narasi-narasi yang mengandalkan kelemahan logika ini untuk bekerja. Semakin baik kemampuan publik dalam memahami logika dan berpikir kritis, semakin sulit pula ruang publik dipenuhi oleh narasi-narasi yang menyesatkan.

Pendidikan bukan hanya soal menghafal pengetahuan. Pendidikan adalah kemampuan untuk menilai apakah sebuah argumen benar-benar masuk akal atau hanya terlihat masuk akal di permukaan.

Listrik padam memang menyebalkan. Dan ketika ia menyala, kita cukup membeli token atau membayar tagihan bulan depan. Itu sudah cukup.