Soeharto dengan Gelar Pahlawan: Antara Jasa, Luka, dan Logika Sejarah

Tanggal 10 November 2025, Pemerintahaan Prabowo Subianto resmi menganugrahkan Soeharto dengan gelar Pahlawan Nasional.

Pertanyaan tentang layak atau tidaknya Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia, mendapat gelar pahlawan nasional bukanlah hal baru. Ia terus muncul dari waktu ke waktu, setiap kali bangsa ini mencoba menata ulang ingatannya tentang masa lalu.

Sebagian melihat Soeharto sebagai bapak pembangunan, sebagian lain menganggapnya simbol otoritarianisme dan korupsi. Maka, sebelum menjawab layak atau tidak, kita perlu menengok fakta dan logika di baliknya.

Jasa yang Tak Bisa Dihapus

Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, masa yang dikenal dengan Orde Baru.

Setelah gejolak 1965, ia membawa stabilitas politik dan ekonomi. Di bawah pemerintahannya, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi pesat, menjadi negara yang mulai diperhitungkan di Asia Tenggara.

Program pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, hingga penurunan angka kemiskinan menjadi catatan keberhasilan nyata. Banyak generasi yang hidup pada masa itu mengenang suasana negara yang “tertib” dan harga kebutuhan yang relatif stabil.

Dari sisi pembangunan, Soeharto memang berjasa besar. Ia berhasil mengubah wajah Indonesia dari negara agraris yang tertinggal menjadi negara berkembang yang mulai berani berbicara di forum dunia.

Beberapa yang bisa kita catat soal prestasi beliau yang diakui:

Memimpin masa stabilitas politik dan ekonomi pasca-1965 (setelah situasi sangat kacau akibat G30S/PKI).
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan di era 1970–1990-an (rata-rata pertumbuhan di atas 6% per tahun).
Melahirkan pembangunan infrastruktur, swasembada pangan (tahun 1984), dan penurunan angka kemiskinan drastis.
Memperkuat hubungan internasional dan menjaga keutuhan NKRI dalam masa yang penuh tekanan geopolitik.

Bayang-Bayang Gelap Orde Baru

Namun di sisi lain, sejarah juga mencatat luka.

Tragedi kemanusiaan pasca-1965, pengekangan kebebasan berpendapat, pembungkaman media, penahanan tanpa proses hukum, hingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menggurita, semuanya menjadi bagian dari warisan Orde Baru.

Laporan dari berbagai lembaga internasional, termasuk Transparency International, bahkan pernah menempatkan Soeharto di urutan teratas sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan penyelewengan dana publik hingga miliaran dolar.

Beberapa tragedi berdarah seperti Tanjung Priok (1984), Santa Cruz di Timor Timur (1991), dan kerusuhan Mei 1998 menjadi noda yang sulit dihapus dalam lembar sejarah bangsa.

Berikut bebeapa kontroversi berat yang bisa kita catat dari perjalanan beliau:

Pelanggaran HAM pasca-1965 (pembunuhan massal terhadap mereka yang dituduh komunis).
Sentralisasi kekuasaan (Orde Baru menjadi sangat otoriter).
Korupsi sistemik dan kolusi keluarga. (menurut Transparency International, Suharto termasuk salah satu kepala negara paling korup di dunia, dengan dugaan penyelewengan hingga puluhan miliar dolar).
Pembungkaman pers dan oposisi politik.
Tragedi kemanusiaan seperti Timor Timur, Tanjung Priok, Santa Cruz, Mei 1998, dll.

Standar Gelar Pahlawan Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010, pahlawan nasional adalah seseorang yang:

Berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.
Memiliki integritas moral yang tinggi dan tidak tercela.
Tidak pernah melakukan tindakan yang mencederai keutuhan NKRI.
Memberikan pengabdian luar biasa kepada bangsa.

Dari kriteria itu, Soeharto memenuhi sebagian syarat, terutama dalam aspek pengabdian dan pembangunan.

Namun, catatan pelanggaran HAM dan korupsi sistemik membuat banyak pihak menilai bahwa beliau belum memenuhi standar moral dan hukum untuk diangkat sebagai pahlawan nasional.

Antara Pengakuan dan Pengkultusan

Rasionalitas publik mengajarkan kita bahwa menghargai jasa seseorang tidak harus berarti mengidealkan seluruh kehidupannya.

Soeharto dapat dikenang sebagai tokoh penting, bahkan monumental dalam sejarah Indonesia modern. Tetapi gelar “pahlawan” mengandung bobot moral yang lebih berat daripada sekadar keberhasilan politik atau ekonomi.

Dalam konteks sejarah bangsa, mungkin lebih bijak bila kita menempatkan Soeharto sebagai figur berpengaruh, bukan figur teladan.

Mengakui jasanya tanpa menutup mata terhadap luka yang ditinggalkan. Itulah cara paling dewasa untuk berdamai dengan sejarah.